Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di sebelas provinsi Indonesia pada tahun 2022 ternyata masih di bawah target nasional, yakni 90%. Kesebelas provinsi tersebut adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Riau, Kalimantan Barat, Papua Barat, Sumatera Barat, Papua serta Aceh.
Hal serupa juga terjadi pada Imunisasi Baduta Lengkap (IBL), di mana terdapat 17 provinsi yang masih di bawah target imunisasi nasional. Terdapat 3 wilayah dengan capaian terendah yakni Sumatera Barat, Papua, dan Aceh.
Pekerjaan rumah juga menunggu untuk perkara cakupan imunisasi lanjutan lengkap usia sekolah dasar. Masih dalam data 2022, terdapat 8 provinsi yang belum mencapai target 70%. Aceh lagi-lagi masuk dalam daftar merah, dengan cakupan di bawah 30%.
Imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar ini dilihat dari persentase anak usia kelas 6 SD yang sudah mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap meliputi satu dosis DT, satu dosis campak rubella dan 2 dosis Td di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.
Untuk tahun 2023 sendiri, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan 100% bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi lengkap. Tapi, fakta di lapangan masih jauh. Capaian trimester pertama atau hingga April 2023 yang sebesar 33,3% justru tak bisa digapai.
"Namun nyatanya capaian hingga April menunjukkan secara nasional di Indonesia baru sebanyak 175 ribu atau 4,02% bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap di Indonesia," ujar Juru Bicara Kemenkes, dr. Mohammad Syahril, dalam konferensi pers cakupan imunisasi di Gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu lalu (24/5/2023).
Lebih jauh, dr. syahril menyebut belum ada provinsi yang mencapai target. Bahkan ada lima provinsi capaiannya masih di bawah 1% yaitu Maluku, Sumatera Utara, Papua, DI Yogyakarta, dan Aceh.
"Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan dan rentan terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Karena rendahnya cakupan imunisasi pada anak dan bayi mengakibatkan tidak terbentuknya Herd Immunity, tentunya nanti akan berpotensi terjadinya outbreak atau KLB," papar dr. Syahril.
Cakupan imunisasi sendiri memang harus digenjot, mengingat mayoritas provinsi di Indonesia memiliki risiko penularan polio, campak, dan difteri yang tinggi. Sebanyak 21 provinsi dan 296 kabupaten/kota berstatus wilayah dengan risiko tinggi transmisi polio.
Demikian juga dengan campak, sebanyak 10 provinsi dan 194 kabupaten/kota di Indonesia masuk ke dalam wilayah dengan risiko transmisi campak yang tinggi dan sangat tinggi. Bahkan pada akhir 2022 hingga awal 2023 terjadi KLB polio tipe 2 di Indonesia.
Lantas bagaimana upaya mengejar cakupan imunisasi 33,3%? Kemenkes disebut sudah mengatur langkah dan strategi selama enam bulan ke depan. Fokus dihadapkan pada beberapa wilayah zona merah.
"Dalam upaya mengejar cakupan imunisasi, Kemenkes menjalankan program pemberian imunisasi tambahan polio, difteri dan campak. Imunisasi tambahan polio dilakukan di provinsi Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau," ungkap dr. Syahril.
"Sementara imunisasi tambahan difteri dilaksanakan di kabupaten Garut, serta imunisasi tambahan campak di provinsi Papua Tengah," imbuhnya.
Khusus untuk kanker, Kemenkes akan dilakukan program pemberian vaksinasi HPV secara gratis untuk mencegah angka pengidap kanker leher rahim (kanker serviks) pada wanita. Vaksin HPV diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD. Tahun ini akan diberikan secara merata di 34 Provinsi di Indonesia.
Selain vaksinasi, Kemenkes juga tengah menyiapkan program percontohan untuk pemeriksaan kanker serviks menggunakan metode HPV DNA Test. Saat ini HPV DNA test dilakukan di lima kota di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Jakarta pusat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
Dikatakan dr. Syahril, butuh kerja keras dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah untuk memastikan capaian imunisasi dapat sesuai dengan target.
"Dengan demikian kita dapat melindungi masa depan generasi penerus bangsa, memastikan anak-anak kita dapat tumbuh dengan baik dan sehat," pungkasnya.
