Kementerian Kesehatan (Kemenkes), melalui Direktorat Kesehatan Masyarakat, meluncurkan program Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP). Tujuannya untuk meningkatkan cakupan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan primer di seluruh Indonesia. Langkah ini juga merupakan bagian dari implementasi transformasi pilar pertama dalam sistem perawatan kesehatan.
Dilansir oleh laman resmi Kemenkes pada Kamis pekan lalu (31/8/2023) dalam acara Launching Nasional Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Jakarta, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Maria Endang Sumiwi, menggarisbawahi tiga fokus utama dalam Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
Pertama, adalah menerapkan siklus hidup sebagai fokus utama dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Kedua, adalah mendekatkan layanan kesehatan ke tingkat desa dan dusun melalui jejaring, termasuk memperkuat upaya promosi, pencegahan, dan deteksi penyakit. Ketiga, adalah memperkuat pemantauan kondisi kesehatan di daerah melalui digitalisasi dan dashboard situasi kesehatan di perdesaan.
Langkah-langkah perkuatan ini akan mencakup peningkatan struktur Puskesmas, Pustu, dan Posyandu serta upaya berjejaring dengan sektor kesehatan lainnya, seperti kesehatan sekolah dan kesehatan kerja.
"Penguatan struktur ini melalui penguatan Puskesmas, Pustu, dan Posyandu, serta penguatan jejaring dengan kesehatan sekolah dan kesehatan kerja," ungkap Dirjen Endang.
Pada acara peluncuran ILP ini, Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Pedoman Integrasi Pelayanan Primer diserahkan kepada perwakilan dari pemerintah daerah, yaitu Gubernur Sumatera Barat. Selanjutnya, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PTT sebagai bentuk komitmen bersama untuk menyediakan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat.
Selain itu, diluncurkan juga Primary Healthcare Consortium atau Konsorsium Pelayanan Kesehatan Primer, yang berfungsi sebagai wadah bagi para mitra yang mendukung pelayanan kesehatan primer. Kementerian Kesehatan mengapresiasi partisipasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, mitra swasta seperti Bill and Melinda Gates Foundation, dan universitas dalam upaya mewujudkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP).
Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri menyambut baik upaya Integrasi Layanan Primer yang digagas oleh Kementerian Kesehatan dan akan mengintegrasikannya dalam unit kegiatan PKK di desa dan kelurahan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
Kementerian Desa PTT juga menyatakan bahwa dana desa tahun ini akan digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional dan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perluasan akses layanan kesehatan. Program-program seperti peningkatan jaminan kesehatan nasional dan penanggulangan penyakit akan diprioritaskan.
Beberapa program yang telah dijalankan oleh Konsorsium Pelayanan Kesehatan Primer mencakup penelitian pembiayaan pelayanan kesehatan primer, dukungan digitalisasi layanan kesehatan primer, pelatihan tenaga kesehatan masyarakat, dan implementasi ILP di berbagai wilayah di Indonesia.
"Jadi Konsorsium ini menjadi wadah untuk saling bertukar hasil-hasil dukungan di lapangan yang semakin hari semakin memperkuat pelayanan kesehatan primer," tutup Dirjen Endang.